Pengadilan Malaysia: Utang Perjudian Tak Bisa Dijadikan Alasan Kebangkrutan

Sebuah putusan penting dari Pengadilan Tinggi Ipoh menyatakan bahwa utang yang timbul dari perjudian tidak diakui sebagai alasan sah untuk menyatakan kebangkrutan. Keputusan ini mengikuti preseden yang ditetapkan oleh Mahkamah Persekutuan dalam kasus sebelumnya yang melibatkan Datuk Ting Ching Lee. Dalam kasus terbaru, Hakim Moses Susayan dari Pengadilan Tinggi membatalkan status kebangkrutan Lee Fook Khuen, seorang pria berusia 75 tahun yang terlilit utang.

Kasus ini diajukan oleh Resorts World Sentosa Pte Ltd setelah Lee gagal melunasi utang sebesar S$5,930 juta, yang sebelumnya diakui oleh Pengadilan Tinggi Singapura pada 2018. Lee menerima fasilitas kredit hingga S$10 juta untuk berjudi di Singapura tetapi tidak dapat membayarnya kembali.

Hukum Malaysia dan Perspektif atas Utang Perjudian

Melalui putusan tertulisnya, Hakim Moses menegaskan bahwa di Malaysia, utang yang berkaitan dengan perjudian dianggap sebagai utang kehormatan, yang tidak memiliki dasar hukum untuk penagihan. Meski sah di negara tempat utang tersebut dibuat, di Malaysia hal ini dianggap melanggar kebijakan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Sipil 1956.

Kerangka Hukum Kontrak di Malaysia

Berdasarkan pasal 26 dari Undang-Undang Kontrak 1956, semua pembentukan perjanjian yang berkaitan dengan perjudian atau taruhan dinyatakan tidak valid. Pasal ini juga menegaskan bahwa penagihan melalui pengadilan atas uang atau barang yang diperoleh dari taruhan tidak diperbolehkan.

Hakim menegaskan bahwa pengadilan dapat menolak menegakkan utang yang bersumber dari transaksi ilegal seperti kontrak perjudian, yang bertentangan dengan kebijakan publik. Selanjutnya, Moses menyatakan bahwa pengadilan kebangkrutan berwenang untuk menelaah sifat dari utang, bahkan jika utang tersebut telah diakui di bawah Undang-Undang Pelaksanaan Penilaian Timbal Balik.

Pembatasan pada penegakan utang perjudian mengesampingkan prosedur standar, dan tidak memungkinkan penegakan hukum secara tersembunyi melalui kontrak yang diakui tidak sah di Malaysia. Keputusan ini menegaskan sikap Malaysia yang tegas terhadap utang dari aktivitas perjudian, menetapkan bahwa utang semacam itu tidak dapat dijadikan dasar untuk kebangkrutan dan tidak dapat ditegakkan secara hukum di negara ini.